WTP Kalimantan Timur ke-12 Berturut-turut, Standar Transparansi Keuangan Daerah
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Pencapaian luar biasa ini menandai tahun ke-12 berturut-turut Kaltim memperoleh predikat tertinggi dalam tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilakukan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim, Jumat 23 Mei 2025.
“Pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, tetapi cerminan aparatur yang bekerja maksimal memberikan pengabdian terbaik bagi negara. Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama,” tegas Wagub Seno Aji.
Prestasi gemilang ini lahir dari kerja keras dan profesionalitas tinggi seluruh aparatur dalam pengelolaan pemerintahan. WTP Kalimantan Timur yang konsisten selama 12 tahun berturut-turut membuktikan kualitas sistem pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Opini WTP menjadi landasan fundamental kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Wagub Seno Aji menekankan bahwa prestasi ini akan memacu semangat aparatur untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai aspek, termasuk sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan.
“WTP ke-12 ini membuktikan Pemprov Kaltim berkomitmen menyampaikan laporan keuangan secara terang benderang kepada masyarakat,” ungkap Wagub dengan penuh keyakinan.
Dr. Ahmad Adib Susilo mengapresiasi kerja sama luar biasa dengan Pemprov Kaltim, menegaskan komitmen BPK RI mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Empat aspek utama pemeriksaan meliputi kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan, dan efektivitas pengendalian internal.
Hasil pemeriksaan menunjukkan penyusunan laporan keuangan Pemprov Kaltim telah sesuai standar akuntansi pemerintah, diungkapkan secara memadai, tanpa ketidakpatuhan material, dan sistem pengendalian internal berjalan efektif.
Merespons 27 temuan dan 63 rekomendasi BPK, Wagub Seno Aji berkomitmen menyelesaikan evaluasi dalam 60 hari kerja. Salah satu fokus perbaikan adalah program Beasiswa Kaltim Tuntas yang masih menyisakan permasalahan.
Prestasi konsisten WTP Kalimantan Timur selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan daerah yang profesional dan transparansi pemerintah yang sejati bukanlah utopia, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui komitmen dan kerja keras bersama. (Adv/Diskominfo Kaltim)
